Peoples of the border area adalah masyarakat yang terpinggirkan, tapi juga masyarakat yang menjadi tulang punggung perbatasan antar negara. Bergeser tidaknya patok batas antar negara, bertambah atau berkurangnya lahan negara banyak tergantung pada masyarakat yang hidup dan bermukim di border area.

Dilema yang dihadapi masyarakat Indonesia yang hidup di perbatasan jelas memprihatinkan. Letak wilayah kampung mereka yang sangat jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional membuat mereka cenderung terisolasi dari pembangunan infrastruktur maupun ekonomi. Kondisi ini kemudian membuat tingkat kesejahteraan mereka seolah tidak pernah beranjak dari sejak jaman nenek moyang mereka ratusan tahun lalu. Di sisi lain lain, mereka adalah penjaga tapal batas antar negara dan desa mereka adalah buffer zona yang menjadi pagar masuknya para pendatang legal dan ilegal dari negara lain.

Kehidupan mereka yang terpencil dari pusat-pusat peradaban dan pusat pertumbuhan regional, membuat mereka lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat dari negara tetangga, terutama untuk hubungan ekonomi. Pada kasus masyarakat yang bermukim di perbatasan Malindo (Malaysia-Indonesia) misalnya, di wilayah Sajingan Besar, Sambas, Kalbar yang berbatasan langsung dengan Biawak, Lundu, Malaysia, jarang dijumpai produk kebutuhan sehari-hari seperti beras dan gula yang berasal dari Indonesia. Masyarakat Sajingan Besar membeli produk-produk tersebut dari Malaysia karena lebih dekat dan lebih mudah mendapatkannya di Biawak ketimbang ke pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten yang jaraknya puluhan kali lebih jauh.

Kondisi ini tidak berbeda di wilayah perbatasan lainnya seperti di wilayah Temajuk (Sambas) yang berbatasan langsung dengan Sematang (Malaysia), ataupun di wilayah Marore, Sangihe-Talaud, Sulawesi Tenggara yang berbatasan dengan Philippina. Di wilayah-wilayah perbatasan ini, tidak ada masalah dengan perbedaan mata uang, anda dapat berbelanja menggunakan Rupiah dan meminta kembalian Ringgit ataupun sebaliknya. Semua sepakat, kehidupan tidak dapat diatur dengan perbedaan-perbedaan mata uang ataupun bendera, harmonisasi kehidupan dua bangsa yang berbeda sangat terasa, aman dan damai.

Masuknya barang-barang kebutuhan pokok dari negara tetangga tersebut tentu membuat wilayah negara tetangga itu lebih bergairah perputaran ekonominya ketimbang wilayah Indonesia terdekat. Pada akhirnya menjadi sangat jelas, wilayah perbatasan negara tetangga lebih makmur ketimbang wilayah perbatasan Indonesia.

Banyak yang menyebabkan hal tersebut, dan yang utama adalah cara pandang kedua negara menangani wilayah perbatasan masing-masing yang berbeda, yang menghasilkan hasil akhir yang juga berbeda. Pada kasus wilayah perbatasan Malindo, Indonesia “membiarkan” masyarakat dan wilayah perbatasannya seakan tumbuh apa adanya. Bantuan untuk pembangunan wilayah dan masyarakat perbatasan sangat minim, bahkan akses pun belum terbuka sepenuhnya. Benar bahwa sumberdaya alam, terutama sumberdaya hutan dan sumberdaya laut (Indonesia-Philippina) di wilayah-wilayah perbatasan tersebut masih melimpah, namun tanpa bantuan pengelolaan, masyarakat tetap mengalami kesulitan memaksimalkannya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Hal kontras terjadi dengan negara tetangga Malaysia dalam mengelola wilayah dan masyarakat perbatasan mereka. Arti penting wilayah perbatasan darat bagi Malaysia nampaknya begitu tinggi. Wilayah perbatasan mereka dilengkapi dengan infrastruktur yang baik yang sangat membantu kehidupan warganya menjadi lebih mudah. Di wilayah Sematang (yang berbatasan dengan Temajuk) misalnya terdapat gedung sekolah dasar permanen berlantai empat dengan segala perlengkapan dari library sampai alat komunikasi yang tersedia dan bekerja dengan baik. Sementara di desa sebelahnya (Temajuk), gedung sekolah dasar seperti umumnya yang terdapat di desa-desa lain di Indonesia yang belum berkembang dengan baik.

Di wilayah Biawak, Malaysia, toko dan pasar tersedia dengan lengkap menjual segala kebutuhan pokok penduduk. Listrik tersedia 24 jam beserta infrastruktur lainnya yang tersedia dan cenderung lengkap.

Dibanding Indonesia yang belum menerapkan transmigrasi ke daerah perbatasan, Malaysia nampaknya telah melakukan hal tersebut sudah cukup lama. Di wilayah Biawak misalnya, banyak penduduk yang berasal dari wilayah lain di Malaysia seperti Kuching, yang datang bermukim, berusaha dan hidup berdampingan dengan penduduk lokal. demikian pula penduduk yang bermukim di wilayah perbatasan Sematang. Pemerintah setempat meyediakan akses transportasi yang baik bagi penduduk di wilayah perbatasan untuk dapat bepergian ke wilayah lain di Malaysia atau pulang ke wilayah asal mereka sewaktu-waktu. Anak sekolah dasar di perbatasan wilayah sematang diliburkan ke kota-kota yang lebih besar setiap liburan panjang sekolah, sementara di wilayah sebelah, anak-anak sekolah membantu orang tua mencari nafkah saat liburan tersebut.

Beruntunglah bahwa ketimpangan infrastruktur dan kehidupan masyarakat di kedua wilayah perbatasan negara tidak menimbulkan konflik. Dengan segala kekurangannya, masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan dengan tetangga mereka, yang banyak di antaranya masih memiliki hubungan darah namun dipisahkan oleh kewarganegaraan yang berbeda.

Jika pemerintah Indonesia berupaya sungguh-sungguh untuk lebih memperhatikan masyarakat perbatasan antar negara, maka banyak hal yang bisa dilakukan, yang salah satunya membantu memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya alam di sekitar wilayah perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kendala berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam ini misalnya di wilaya Marore yang berbatasan dengan Philippina, adalah tidak tersedianya pengumpul atau penampung hasil laut yang dihasilakn oleh nelayan setempat. Kondisi ini membuat mereka terpaksa harus menjual hasil tangkapan mereka ke pengumpul di Philippina yang tentu saja dapat menentukan harga sesuai dengan keinginan pengumpul. Masalah lain yang dialami hampir semua nelayan di Pulau Marore dan pulau lain di sekitarnya adalah ketiadaan modal untuk mengembangkan alat produksi mereka.

Program bantuan yang diberikan pemerintah Indonesia sementara ini tidak efektif. Di kepulauan tersebut bantuan lebih banyak diberikan untuk sektor pertanian, sesuatu yang tidak tepat guna karena keterbatasan lahan di wilayah tersebut membuat pertanian tidak berkembang, dan sejak jaman dahulu kala masyarakat mayoritas menggantungkan hidup mereka pada hasil laut untuk bertahan hidup. Dari program bantuan yang tidak tepat ini tercium pula indikasi adanya korupsi yang harus ditelusuri lebih jauh.

Selain bantuan yang tidak tepat tersebut di atas, support pemerintah pusat maupun daerah Indonesia terhadap masyarakat perbatasan lebih banyak berupa support moral, sementara masyarakat baik yang berada di perbatasan Malindo maupun Philippine lebih membutuhkan support yang bersifat fisik yang dapat membantu meringankan beban hidup mereka.

Pada akhirnya, kemiskinan masyarakat perbatasan Indonesia lebih banyak disebabkan oleh ketiadaan akses, ketiadaan pasar terhadap apa yang mereka hasilkan, masalah teknologi dan kurangnya perhatian. Masyarakat jelas memerlukan perhatian lebih karena karakteristiknya yang berbeda dengan masyarakat di wilayah lain. Perbedaan karakteristik itu terjadi karena melibatkan perlintasan batas antar negara.